KEDUDUKAN :

  1. Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  2. Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.

 

TUGAS POKOK :

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

 

FUNGSI  :

  1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman,  ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Satpol PP;
  4. pengoordinasian penyelenggaraan penegakan peraturan perundangundangan;
  5. pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman    masyarakat;
  6. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kapasitas Satpol PP;
  7. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  8. pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pembinaan potensi   masyarakat dalam ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan
  9. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
  10. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Satpol PP;
  11. pengoordinasinan pengelolaan data dan informasi Satpol PP;
  12. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP;
  13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Satpol PP;
  14. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  15. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.